Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Menggunakan AHP dan BSC

  • Ricky Handoko Universitas Sebelas Maret
  • Khresna Bayu Sangka Universitas Sebelas Maret
  • Agung Nur Probohudono Universitas Sebelas Maret
  • Okta Hadi Nurcahyono Universitas Sebelas Maret

Abstract

Abstrak


Penerapan reformasi birokrasi merupakan salah satu cara preventif yang efektif untuk menekan perilaku korupsi di Indonesia. Reformasi adalah proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta perilaku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Reformasi kegiatan sebagai padanan lain dari perubahan, perbaikan dan modernisasi. Ruang lingkup reformasi tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktural dan sikap terhadap perilaku dan budaya sehingga arah reformasi yaitu pencapaian pelayanan publik dapat dicapai secara efektif dan efisien.


Studi komprehensif telah dilakukan yang dapat menghasilkan model penilaian yang sesuai dengan arah dan tujuan reformasi tersebut. Kombinasi pendekatan balanced scorecard (BSC) dan analitik hierarki proses (AHP) diyakini dapat mengidentifikasi, mengukur, dan menghilangkan perbedaan persepsi yang dapat mengoptimalkan kinerja organisasi. Lebih dalam lagi, model tersebut diterapkan di semua organisasi pelaksana reformasi birokrasi. Studi ini menemukan bahwa empat perspektif Balanced Scorecard yang digunakan memiliki perbedaan bobot dan prioritas karena banyaknya perbedaan tingkat subkategorinya. Padahal tidak ada penilaian yang sempurna. BSC yang dikombinasikan dengan AHP saat ini, dapat digunakan untuk membuat metode penilaian terbaik yang mudah digunakan untuk menilai kinerja organisasi.


 


Kata kunci: balanced scorecard, proses hierarki analitik, reformasi birokrasi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrews, M. (2015). "Explaining Positive Deviance in Public Sector Reforms in Development." World Development 74: 197-208.
Beverungen, A., C. Hoedemaekers dan J. Veldman (2014). "Charity and Finance in the University." Critical Perspectives on Accounting 25(1): 58-66.
Bureau for Development Policy (2011), United Nations Development Programme: Anticorruption Methods and Tools in Education Lo Res.One United Nations Plaza New York, NY 10017, USA
Bourgeois, R. 2005. Analytical Hierarchy Process: an Overview UNCAPSA – UNESCAP. Bogor
Christensen, C. M. dan H. J. Eyring (2011). The Innovative University: Changing the DNA of Higher Education from the inside Out, John Wiley & Sons.
Corruption Perceptions Index 2019. Transparanacy Internasional. https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2019
Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage publications.
Flamholtz, E. (1996). "Effective Organizational Control: A Framework, Applications, and Implications." European Management Journal 14(6): 596-611.
Indawati N ( 2015 ), The Development of Anti-Corruption Education Course for Primary School Teacher Education Students. Journal of Education and Practice, Vol.6, No.35, 2015.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.
Kaplan, S. Robert & David P. Norton 2000. Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi. Jakarta (ID): Penerbit Erlangga
Kemendikbud. 2012. Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kementrian Pendidikan danKebudayaan Direktorat Perguruan Tinggi.
Lee, A.H., Chen, W.C., dan Chang, C.J., 2008. A Fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT Department in the manufacturing industry in Taiwan. Expert Systems with Applications, 34, 96–107
Mahmudi, A. A., Surarso, B., & Subagio, A. (2014). Kombinasi Balanced Scorecard dan Objective Matrix Untuk Penilaian Kinerja Perguruan Tinggi. JSINBIS (Jurnal Sistem Informasi Bisnis), 4(1), 01-10.
Mulyana, M. (2012). Consumer Behaviour: Sukses Dengan Memahami Konsumen.
Purnama, S & Sundawa, D. (2017). The Development of Anti-corruption EducationModel toSupport Students Integrity Character in Schools through Civic Education(Case Study in Senior High School 8 Bandung). The Asian Conference on Education & International Development 2017Official Conference Proceedings. The International Academic Forum. www.iafor.org
Saaty, T. L., & Vargas, L. G. (2012). Models, Methods, Concepts & Applications of the Analytic Hierarchy Process. US: Springer.
Speer, J. (2012). "Participatory Governance Reform: A Good Strategy for Increasing Government Responsiveness and Improving Public Services?" World Development 40(12): 2379-2398.
Tjiptoherijanto, P. (2007). "Civil Service Reform in Indonesia." International Public Management Review 8(2): 31-44.
Turban, E., Aronson, J. E., and Linag, T. P. (2005). Decision Support Systems and Inteligent Systems
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Wu, H.Y, Lin, Y.K., and Chang, C.H., 2011. Performance evaluation of extension education centers in universities base on the balanced scorecard. Journal Evaluation and Program Planning, 37-201.
Zakaria Zaherawati 2011. Key Performance Indicators (KPIs) in the Public Sector: A Study in Malaysia. Asian Social Science Vol. 7, No. 7; July 2011
Published
2020-12-16
How to Cite
HANDOKO, Ricky et al. Optimalisasi Program Reformasi Birokrasi Perguruan Tinggi Menggunakan AHP dan BSC. JAS-PT (Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia), [S.l.], v. 4, n. 2, p. 163 - 170, dec. 2020. ISSN 2620-5718. Available at: <http://journal.fdi.or.id/index.php/jaspt/article/view/365>. Date accessed: 20 apr. 2021. doi: https://doi.org/10.36339/jaspt.v4i2.365.